Sejarah Orde Lama
Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan
Presiden Soekarno di Indonesia. Ir. Soekarno adalah presiden Indonesia pertama
yang menjabat pada periode 1945 – 1966. Ia memainkan peranan penting untuk
memerdekakan bangsa Indonesia
dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah Proklamator
Kemerdekaan Indonesia
(bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945.
Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial,
yang isinya – berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan darat –
menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan
negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal
Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti
anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggung jawabannya
ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke
empat tahun 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai
presiden pada Sidang Istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat Soeharto
sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.
Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968.
Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi
liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem
ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer.
Presiden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi
komando.
Pemerintahan
Soekarno pada era 1960-an, masa ekonomi surut di Indonesia. Saat itu
harga-harga melambung tinggi, sehingga pada tahun 1966 mahasiswa turun ke jalan
untuk mencegah rakyat yang turun. Mereka menuntut Tritura. Jika saat itu rakyat
yang turun, mungkin akan terjadi people power seperti yang terjadi di
Philipina.
Pemerintahanj Rezim Militer (Orba) cukup baik pada era 1970-an dan 1980-an, namun akhirnya kandas di penghujung 1990-an karena ketimpangan dari pemerintah itu sendiri. Di pemerintahan Soekarno malah terjadi pergantian sistem pemerintahan berkali-kali. Liberal, terpimpin, dan sebagainya mewarnai politik Orde Lama. Rakyat muak akan keadaan tersebut. Pemberontakan PKI pun sebagian dikarenakan oleh kebijakan Orde Lama. PKI berhaluan sosialisme/komunisme (Bisa disebut Marxisme atau Leninisme) yang berdasarkan asas sama rata, jadi faktor pemberontakan tersebut adalah ketidakadilan dari pemerintah Orde Lama.
Pemerintahanj Rezim Militer (Orba) cukup baik pada era 1970-an dan 1980-an, namun akhirnya kandas di penghujung 1990-an karena ketimpangan dari pemerintah itu sendiri. Di pemerintahan Soekarno malah terjadi pergantian sistem pemerintahan berkali-kali. Liberal, terpimpin, dan sebagainya mewarnai politik Orde Lama. Rakyat muak akan keadaan tersebut. Pemberontakan PKI pun sebagian dikarenakan oleh kebijakan Orde Lama. PKI berhaluan sosialisme/komunisme (Bisa disebut Marxisme atau Leninisme) yang berdasarkan asas sama rata, jadi faktor pemberontakan tersebut adalah ketidakadilan dari pemerintah Orde Lama.
Masa orde lama yaitu masa pemerintahan yg dimulai
dari proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 sampai masa terjadinya G30 S PKI.
Dizaman orde lama partai yang ikut pemilu sebanyak lebih dari 25 partai peserta
pemilu. Masa orde lama ideologi partai berbeda antara yang satu dengan lainnya,
ada Nasionalis PNI-PARTINDO-IPKI-dll, Komunis PKI; Islam NU-MASYUMI- PSII-PI
PERI, Sosialis PSI-MURBA, Kristen PARKINDO dll. Pelaksanaan Pemilu pada Orde
Lama hampir sama seperti sekarang.
Penerapan demokrasi orde lama
Pada
masa Orde lama, Pancasila dipahami
berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh
tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam
negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana
transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka.
Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama
dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang
berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila
yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode
1959-1966.
Orde Lama telah dikenal
prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional dan mempersatukan
bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi
kemungkinan kaburnya identitas tersebut (Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945). Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional
kita adalah; Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin,
Pelaksanaan UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.
Pembentukan Konstituante dan Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno (1950-1959)
Sebelum
Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo
besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian
antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur,
& Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan
pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yg menganut sistem
kabinet parlementer.
Era
1950-1959 adalah di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan
konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini
berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.
Kabinet-kabinet Era Order Lama
Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet
diakibatkan situasi politik yg tak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa
ini.
- 1950-1951-Kabinet Natsir
- 1951-1952-Kabinet Sukiman-Suwirjo
- 1952-1953-Kabinet Wilopo
- 1953-1955-Kabinet Ali Sastroamidjojo I
- 1955-1956-Kabinet Burhanuddin Harahap
- 1956-1957-Kabinet Ali Sastroamidjojo II
- 1957-1959-Kabinet Djuanda
Konstituante, Sistem Parlementer Orde Lama
Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yg baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yg berisi ide untuk kembali pada UUD 1945. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yg membubarkan Konstituante. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Demokrasi Terpimpin
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yg mengakhiri masa parlementer & digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi TerpimpinIsi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
- Kembali berlakunya UUD 1945 & tak berlakunya lagi UUDS 1950
- Pembubaran Konstituante
- Pembentukan MPRS & DPAS
Perekonomian Indonesia Masa Orde Lama
Ketika negara
kita sudah merdeka, pada tahun 1945 . Kondisi keadaan perekonomian negara kita
sangat buruk, hal itu disebabkan karena :
- Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang di negara kita yang sangat tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia Belanda,dan mata uang pendudukan Jepang. banyaknya uang yang beredar di negara kita menyebabkan harga-harga di negara kita menjadi meningkat.
- Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
- Kas negara kosong.
- Ekspliotasi besar-besaran dimasa penjajahan.
Usaha - Usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi
- Bangsa kita melakukan Program Pinjaman oleh menteri keuangan IR.
- Upaya melakukan blokade dengan menawarkan bantuan padi sebanyak 500.000 ton ke india (karena india merupakan Negara yang mempunyai nasib sama seperti Indonesia yang pernah di jajah) dan india menyerahkan obat-obatan ke Indonesia.
- Konferensi Ekonomi pada bulan februari 1946, yang tujuannya untuk memperoleh kesepakatan yang bulat ketika menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesar, seperti : masalah produksi, makanan, sandang.
- Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi ) pada tanggal 19 januari 1947.
Upaya- upaya tersebut tahun ke tahun terus dilakukan untuk merubah perekonomian
Indonesia sedikit demi sedikit . Dan Pada saat Demokrasi Terpimpin sekitar
tahun 1959-1967 . Sebagai akibat dari dekrit Presiden 5 Juli 1959 Indonesia
menjalankan sistem demokrasi terpimpin yang isinya segala sesuatu baik stuktur
ekonomi indonesia diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Hal ini di lakukan agar
dapat membawa kemakmuran masyarakat indonesia . akan tetapi, kebijakan ini
blum dapat memperbaiki keadaan kondisi di negara ini. hal ini di lihat
ketika pemerintah menjadikan uang Rp 1.000 menjadi Rp. 1 Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat
uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali
lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini
malah meningkatkan angka inflasi.
Pada masa orde lama ada dua pelaksanaan
- Masa demokrasi leberal
- Masa demokrasi terpimpin
Masa
demokrasi liberal
Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Demokrasi pada masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik. Ketegangan politik demokrasi liberal atau parlementer disebabkan hal-hal sebagai berikut:
Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Demokrasi pada masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik. Ketegangan politik demokrasi liberal atau parlementer disebabkan hal-hal sebagai berikut:
·
Dominanya
politik aliran maksudnya partai politik yang sangat mementingkan kelompok atau
alirannya sendiri dari pada mengutamakan kepentingan bangsa
·
Landasan
sosial ekonomi rakyat yang masih rendah
·
Tidka
mampunya para anggota konstituante bersidang dalam mennetukan dasar negara.
Masa Demokrsi Terpimpin
Menurut Ketepan MPRS no. XVIII/MPRS /1965 demokrasi trepimpin adalah kerakyatan yang dipimpn oleh hikmat kebijaksamaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan kebalikan dari demokrasi liberal dalam kenyataanya demokrasi yang dijalankan Presiden Soekarno menyimpang dari prinsip-prinsip negara demokrasi.Penyimpanyan tersebut antara lain:
Menurut Ketepan MPRS no. XVIII/MPRS /1965 demokrasi trepimpin adalah kerakyatan yang dipimpn oleh hikmat kebijaksamaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan kebalikan dari demokrasi liberal dalam kenyataanya demokrasi yang dijalankan Presiden Soekarno menyimpang dari prinsip-prinsip negara demokrasi.Penyimpanyan tersebut antara lain:
- Kaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peranan partai politik
- Peranan parlemen yang lemah
- Jaminan hak-hak dasar warga negara masih lemah
- Terjadinya sentralisasi kekuasaan pada hubungan antara pusat dan daerah
- Terbatasnya kebebasan pers sehingga banyak media masa yang tidak dijinkan terbit.
Akhirnya dari demokrasi terpimpin memuncak dengan
adanya pemberontakan G 30 S / PKI pada tanggal 30 September 1965. Demokrasi
terpimpin berakhir karena kegagalan presiden Soekarno dalam mempertahankan
keseimbangan antara kekuatan yang ada yaitu PKI dan militer yang sama-sama
berpengaruh. PKI ingin membentuk angkatan kelima sedangkan militer tidak
menyetujuinya. Akhir dari demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya
surat perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto
untuk mengatasi keadaan.
Pada era orde lama (1955-1961), situasi negara
Indonesia diwarnai oleh berbagai macam kemelut ditngkat elit pemerintahan
sendiri. Situasi kacau (chaos) dan persaingan diantara elit politik dan militer
akhirnya memuncak pada peristiwa pembenuhan 6 jenderal pada 1 Oktober 1965 yang
kemudian diikuti dengan dengan krisi politik dan kekacauan sosial. Pada massa
ini persoalan hak asasi manusia tidak memperoleh perhatian berarti, bahkan
cenderung semakin jauh dari harapan.
Unsur-unsur Penegakan Demokrasi
- Negara hukum
- Masyarakat madani
- Infrastruktur politik (parpol, kelompok gerakan, kelompok kepentingan, kelompok penekan)
- Pers yang bebas dan bertanggung jawab
Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer
- Kekuasaan legislatif lebih kuat dari pada kekuatan ekspekutif
- Meteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungjawabkan tindakan kepada DPR
- Program kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian anggota parlemen
Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya
mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan
cita-cita tolong menolong adalah koperasi, namun bukan berarti semua kegiatan
ekonomi harus dilakukan secara koperasi.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu,
Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Amerika tahun 1949, menegaskan
bahwa yang dicita-citakan adalah semacam ekonomi campuran. Namun demikian dalam
proses perkembangan berikutnya disepakatilah suatu bentuk ekonomi yang baru,
dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila, yang didalamnya mengandung unsur pentinga
yang disebut Demokrasi Ekonomi.
Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan yang akan
mencerminkan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka
menurut UUD’45, sistem perekonomian Indonesia tercermin dalam pasal-pasal 23,
27, 33. Dan 34.
Demokrasi Ekonomi dipilih, karena mempunyai ciri-ciri
positif yang diantaranya adalah (Suroso, 1993) :
- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.
- Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
- Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara
digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta
pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.
- Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih
pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan
yang layak.
- Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnnya
tidak boleh bertentangan dengan masyarakat.
- Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap
warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan
kepentingan umum.
- Fakir miskin serta anak terlantar, dipelihara
oleh pemerintah.
Bukti Kemegahan Indonesia Peninggalan Orde Lama
A. MASJID
ISTIQAL
Masjid Istiqlal adalah masjid yang terletak di pusat ibukota negara Republik Indonesia, Jakarta. Masjid ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Ir. Sukarno di mana pemancangan batu pertama, sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1951. Arsitek Masjid Istiqlal adalah Frederich Silaban.
Yang Seorg Kristen,dengan komplek gereja kathredal di depannya,masjid ini berserta kathredal di depannya dapat melambangkan persatuan etnis,suku,dan agama
Masjid Istiqlal adalah masjid yang terletak di pusat ibukota negara Republik Indonesia, Jakarta. Masjid ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Ir. Sukarno di mana pemancangan batu pertama, sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1951. Arsitek Masjid Istiqlal adalah Frederich Silaban.
Yang Seorg Kristen,dengan komplek gereja kathredal di depannya,masjid ini berserta kathredal di depannya dapat melambangkan persatuan etnis,suku,dan agama
B. MONAS-MONUMEN
NASIONAL
Monumen Nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter (433 kaki) yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah presiden Sukarno, dan monumen ini dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional yang terletak tepat di tengah Lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monumen dan museum ini dibuka mulai pukul 08.00 - 15.00 Waktu Indonesia Barat setiap hari sepanjang pekan, kecuali hari senin pada pekan terakhir setiap bulannya monumen ini tutup
.
Dirancang oleh 2arsitek, salah satu nya arsitek nomor 1 Indonesia, Silaban dan R. M. Soedarsono,Bahkan saat ini tugu ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti ruangan bawah tanah seperti bunker,dan berbagai peninggalan sejarah,budaya,dan lain-lain Bangsa dan Negara Indonesia. didalam bangunan ini terdapat beberapa objek yang terbuat dari emas.
Dirancang oleh 2arsitek, salah satu nya arsitek nomor 1 Indonesia, Silaban dan R. M. Soedarsono,Bahkan saat ini tugu ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti ruangan bawah tanah seperti bunker,dan berbagai peninggalan sejarah,budaya,dan lain-lain Bangsa dan Negara Indonesia. didalam bangunan ini terdapat beberapa objek yang terbuat dari emas.
C.
ISTANA BOGOR
merupakan salah satu dari enam Istana Presiden Republik Indonesia yang mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan ini dikarenakan aspek historis, kebudayaan dan fauna yang menonjol. Salah satunya adalah adanya rusa – rusanya yang indah yang didatangkan langsung dari Nepal dan tetap terjaga dari dulu sampai sekarang.
Saat ini sudah menjadi trend warga Bogor dan sekitarnya setiap hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya berjalan- jalan diseputaran Istana Bogor sambil memberi makan rusa- rusa indah yang hidup di halaman Istana Bogor dengan wortel yang diperoleh dari petani- petani tradisional warga Bogor yang selalu siap sedia menjajakan wortel- wortel tersebut setiap hari libur.